Ini Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit
Irvan Zakaria
Advokat
Di terbitkan 9 bulan yang lalu
533
Ini Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit
Pailit pada dasarnya disebabkan oleh ketidakmampuan pihak peminjam (debitor) untuk membayar kewajiban utangnya kepada kreditor. Makna Kepailitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Untuk itu mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menjamin hak-hak kreditor.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), diantaranya sebagai berikut:

1) Debitur memiliki dua kreditor atau lebih
Untuk mengajukan permohonan pailit harus ada dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo, dengan demikian bisa saja debitur mempunyai harta yang jauh lebih besar atau lebih banyak dari pada utangnya sehingga dapat dipailitkan karena tidak mau membayar lunas satu hutang.

2) Syarat adanya utang
Artinya pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor itu mempunyai utang kepadanya. Undang-undang Kepailitan mendefinisikan utang dalam Pasal 1 angka 6 yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur


3) Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, percepatan penagihannya sebagaimana diperjanjikan.

Terkait Jatuh tempo dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya:
a. Jatuh tempo biasa (maturety date), yaitu jatuh tempo sebagaimana yang disepakati bersama antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit
b. Jatuh tempo yang dipercepat (excleration maturety date), yaitu jatuh tempo yang mendahului jatuh tempo biasa karena debitur melanggar isi perjanjian, sehingga penagihannya di akselerasi
c. Jatuh tempo karena pengenaan sanksi/denda oleh instansi yang berwenang
d. Jatuh tempo karena Putusan Pengadilan atau Putusan arbitrase

Syarat di atas bersifat komulatif yang artinya syarat ini harus terpenuhi semua tanpa terkecuali dan dapat dibuktikan dihadapan majelis hakim, apabila salah satu syarat tidak dapat dibuktikan, maka permohonan ditolak dan debitur tidak jadi pailit.

LEGALCARE

Kami peduli menyediakan ruang diskusi hukum, disertai kemudahan mencari advokat/pengacara yang akan membela secara profesional.

FORum

Discuss

Stories

Browse

Your Account

Login Register

Contact

hi@legalcare.com
© 2015 - 2020 Legalcare by PT. Litigasi Gemapers Keadilan. All Rights Reserved. Born in Indonesia, ID.