Dalam proses perceraian, salah satu persoalan yang paling sering menimbulkan perdebatan adalah pembagian harta bersama atau harta gono-gini. Selain rumah, tanah, kendaraan, dan tabungan, tidak jarang muncul pertanyaan mengenai status harta warisan yang diterima oleh salah satu pasangan selama perkawinan.
Banyak orang beranggapan bahwa semua harta yang dimiliki suami atau istri saat perceraian harus dibagi dua. Namun, ada pula yang meyakini bahwa warisan merupakan hak pribadi sehingga tidak dapat menjadi objek pembagian harta bersama. Perbedaan pemahaman inilah yang sering memicu sengketa di pengadilan.
Pertanyaannya, apakah warisan yang diterima selama perkawinan termasuk harta gono-gini? Apakah mantan suami atau mantan istri berhak menuntut bagian dari warisan tersebut?
Dalam artikel ini, Family Legal Care akan membahas secara lengkap status hukum warisan dalam pembagian harta gono-gini menurut hukum Indonesia.
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita perlu merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum positif (UU Perkawinan) maupun Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI).
- Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan, harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua kategori jelas:
- Harta Bersama (Gono-Gini): Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan atas usaha atau pendapatan suami dan/atau istri.
- Harta Bawaan: Harta yang dibawa oleh masing-masing suami/istri sebelum menikah, termasuk harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
Kesimpulan UU Perkawinan: Warisan secara tegas dikategorikan sebagai harta bawaan, bukan harta bersama, kecuali ditentukan lain oleh kedua belah pihak.
- Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Bagi umat Muslim, aturan ini dipertegas dalam Pasal 87 ayat (1) KHI yang berbunyi: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain."
Artinya, secara hukum Islam, harta warisan tetap menjadi hak mutlak individu yang menerimanya. Istri tidak berhak atas warisan yang diterima suami dari orang tuanya, dan sebaliknya, suami tidak bisa mengklaim warisan yang didapat istri sebagai harta gono-gini.
Pengecualian: Kapan Warisan Bisa Menjadi Harta Bersama?
Meskipun secara umum warisan adalah harta bawaan, ada beberapa kondisi yang bisa mengubah status tersebut:
- Adanya Perjanjian Kawin (Prenup/Postnup)
Jika suami istri membuat perjanjian perkawinan yang secara spesifik menyatakan bahwa segala bentuk harta termasuk warisan dan hadiah akan dicampur menjadi harta bersama, maka hukum akan mengikuti isi perjanjian tersebut.
- Percampuran Harta yang Tidak Terpisahkan
Jika uang warisan digunakan untuk membangun, merenovasi, atau membeli aset bersama (misalnya, uang warisan istri digunakan untuk merenovasi rumah bersama yang dibeli dari gaji suami), maka dalam pembagiannya saat terjadi perceraian, kontribusi dana warisan tersebut harus dihitung secara proporsional.
"Catat poin penting ini, ya!"
Secara hukum, Harta Warisan BUKAN merupakan Harta Gono-Gini.
Harta warisan adalah hak mutlak perorangan. Jika terjadi perceraian, harta warisan tidak dapat dibagi dua dan harus dikembalikan sepenuhnya kepada pihak yang menerima warisan tersebut.
Memahami pemisahan harta ini sangat penting untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari. Jika Anda sedang menghadapi kendala terkait pembagian harta atau membutuhkan konsultasi lebih lanjut, pastikan untuk memeriksa kejelasan asal-usul aset Anda sejak awal.