Ady Candra
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS/ASN
Ady Candra · post 8 bulan yang lalu
Assalamualakum para pakar hukum...
Saya ingin bertanya sesuatu, saya seoran mantan PNS pada sebuah Pemda di Pulau Jawa. Dahulu saya orang kepercayaan kepala dinas tempat saya bekerja. Kemudian terjadilah kasus korupsi sehingga kepala dinas itu ditangkap dan telah divonis pengadilan. Saya juga divonis hakim padahal saya tidak menikmati uang korupsinya dan hanya saja saya dipersalahkan karena mengantar sejumlah uang ke salah seorang yang menurut hakim itu adalah uang korupsi, padahal itu saya tidak tahu status uang itu. Nah, saat ini vonis sudah selesai saya jalani dan saat ini saya menerima surat PTDH. Mohon masukan dan apa langkah hukum yang bisa saya jalankan agar saya tidak diberhentikan dari PNS? Trims.
Irvan Zakaria
Irvan Zakaria -  Advokat
Langkah hukum yg dapat diajukan untuk membatalkan keputusan PTDH tersebut yaitu dengan mengajukan upaya keberatan ataupun banding administratif (liat Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan ), terkait upaya KEBERATAN dapat diajukan ke pejabat pemerintah yg mengeluarkan keputusan PTDH tersebut ataupun pejabat setingkat diatasnya. Jangka waktu mengajukan PTDH paling lama 21 hari kerja sejak keputusan tersebut diumumkan oleh pejabat pemerintah
(liat Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014) Kemudian terkait dengan upaya BANDING ADMINISTRATIF diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).. apabila dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja setelah upaya keberatan dan banding administratif dilakukan tidak mendapat jawaban Maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), adapun jangka waktu pengajuan gugatan di PTUN selama 90 hari sejak keputusan itu diketahui ( liat Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tntang Peradilan Tata Usaha Negara & Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) ...
Dibalas 8 bulan yang lalu
Bambang Santoso
Bambang Santoso -  Advokat
Saya menganjurkan kepada saudra penanya untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas PTDH yang saudara alami. Tetapi terlebih dahulu disampaikan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg) atau kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebab itu menjadi syarat dalam mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana ditegaskan dalam PERMA No. 6/2018.

Sayang sekali jika keputusan PTDH itu tidak diuji di PTUN karena peluang dikabulkannya begitu besar. Mengapa demikian? karena dari cerita singkat yang disampaikan diduga ada pelanggaran terhadap "asas keadilan" dimana sangat tidak adil jika saudara menerima PTDH padahal saudara tergolong:
1. Bukan pelaku utama;
2. Tidak menikmati hasil korupsi;
3. Adanya perintah dari atasan saudara yang sulit untuk dilawan;

Fakta-fakta itu nantinya dapat dilihat atau diukur dari putusan pidana tipikor atas nama saudara. Nah, putusan itu harus dikaji secara mendalam dan nantinya dikonstruksikan dalam sebuah surat gugatan.

Syarat mengeluarkan putusan PTDH itu tidak boleh berlawanan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan jika bertentangan maka berpotensi untuk dibatalkan.
Dibalas 8 bulan yang lalu
Login untuk membalas.

LEGALCARE

Kami peduli menyediakan ruang diskusi hukum, disertai kemudahan mencari advokat/pengacara yang akan membela secara profesional.

FORum

Discuss

Stories

Browse

Your Account

Login Register

Contact

hi@legalcare.com
© 2015 - 2020 Legalcare by PT. Litigasi Gemapers Keadilan. All Rights Reserved. Born in Indonesia, ID.