Cara Membuat Wasiat Agar Selamat Dari Sengketa
Bambang Santoso
Advokat
Di terbitkan 5 bulan yang lalu
341
Cara Membuat Wasiat Agar Selamat Dari Sengketa
Semasa hidup pewaris dibernarkan menulis atau mengikrarkan sesuatu hal berkaitan dengan harta peninggalan atau urusan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi ahli warisnya wajib untuk melaksanakan wasiat (testament) itu sepanjang tidak merugikan hak-hak ahli waris dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena memang ada batasan-batasan atau mekanisme yang harus ditaati ketika akan berwasiat.

Diatur di dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf c UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.”

Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur wasiat terdiri dari; orang yang mewasiatkan, perbuatan memberikan sesuatu, adanya benda atau manfaat, adanya penerima wasiat baik orang perorang atau badan hukum, dan berlakunya wasiat itu setelah pewasiat meninggal dunia. Tentang waktu pelaksanaan wasiat dikuatkan dengan Pasal 194 ayat (3) yang menyatakan: “Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.”


TATA CARA WASIAT (TESTAMENT)
KHI banyak mengatur tentang wasiat, termasuk mengatur tata cara dalam membuat wasiat. Bagi pewasiat, penerima wasiat maupun ahli waris harus memahaminya. Jika tata cara ini tidak dipatuhi maka wasiat bisa saja dapat dibatalkan.

Wasiat boleh dilakukan secara lisan dan tulisan, kedua cara tersebut harus dipersaksikan dengan dua orang saksi. Dua orang saksi adalah jumlah minimal, demikian pula saksi harus memenuhi syarat-syarat yuridis sebagai saksi. Disamping itu wasiat dapat dilakukan di hadapan Notaris, derajat surat yang dibuat di hadapan notaris sangat kuat atau merupakan akta otentik.

Disamping itu, wasiat (testament) harus menyebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Wasiat (testament) yang tidak menyebutkan siapa penerimanya maka akan kabur dan tidak dapat dilaksanakan. Ditambah lagi bahwa penerima wasiat (testament) harus mengetahui wasiat (testament) itu.


JUMLAH HARTA YANG BOLEH DIWASIATKAN
Berkaitan dengan harta benda objek wasiat, harta benda itu harus hak milik pewasiat. Dilarang bagi pewasiat memberikan harta benda yang bukan hak miliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (2) KHI yang menyatakan “Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.” Kepemilikan menjadi syarat mutlak, pasal itu berisi keharusan atau kewajiban. Status hak itu sangat penting, wasiat berbentuk pemberian benda kepada penerimanya maka status benda itu hak milik pewasiat, sedangkan wasiat tentang pemberiaan manfaat atas suatu benda maka bisa saja hak pewasiat berbentuk hak sewa menyewa. Intinya adanya kejelasan hak bagi pewasiat terhadap objek yang diwasiatkan.

KHI menetapkan jumlah yang boleh diwasiatkan, pemberian harta benda sebanyak-banyak 1/3 (sepertiga), itu sebagai angka maksimal. Bagaimana jika jumlahnya lebih dari 1/3 (sepertiga)? Menyikapinya harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 195 ayat (2) KHI yang pada pokoknya memperbolehkan lebih dari itu tetapi bersyarat harus ada persetujuan seluruh ahli waris.
Disamping itu, apakah ahli waris dapat menerima wasiat? KHI memperbolehkannya tetapi dipersyaratkan harus adanya persetujuan dari semua ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) KHI yang menyatakan “Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.”

Persetujuan ahli waris itu dapat dibuat secara lisan maupun tulisan di hadapan dua orang saksi, atau dapat dilakukan dengan akta notaris yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini sesuai bunyi Pasal 195 ayat (4) KHI yang menyatakan: “Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”


PEWASIAT HARUS?
Pewasiat itu harus memenuhi syarat sebagai berikut yang dimaksud di dalam KHI, yakni pewasit harus telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan. Syarat tersebut dapat dilihat dalam Pasal 194 (1) KHI yang isinya: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.”

Intinya kehendak untuk melakukan wasiat terhadap harta benda harus bersifat mandiri dan bebas, tidak boleh dilakukan dengan paksaan, intimidasi atau ancaman. Demikian juga pewasiat harus mencapai umur yang dikatagorikan oleh hukum sebagai wujud kedewasaan, yakni berumur 21 tahun.

LEGALCARE

Kami peduli menyediakan ruang diskusi hukum, disertai kemudahan mencari advokat/pengacara yang akan membela secara profesional.

FORum

Discuss

Stories

Browse

Your Account

Login Register

Contact

hi@legalcare.com
© 2015 - 2020 Legalcare by PT. Litigasi Gemapers Keadilan. All Rights Reserved. Born in Indonesia, ID.